Belum  terbentuknya KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan Klinik VCT (Volountry Clinic Therapy). Menjadi salah satu penilaian bagi Pemerintah Kota Batu di nilai lamban dalam menanggulangi masalah penyakit yang ditakuti oleh masyarakat, yaitu HIV/AIDS. Hal itu nampak dengan  KPA berfungsi untuk melakukan program-program penanggulangan serta mensosialisasi ancaman penyakit HIV/AIDS. Sementara VCT sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi lebih banyak tentang HIV/AIDS.

Tri Ghozali, program manajer HIV/AIDS yayasan Paramitra jatim batu  menerangkan Di VCT, masyarakat bisa mendapatkan layanan informasi terkait AIDS, ditempat ini mereka juga bisa menguji apakah mereka sudah terjangkit virus HIV/AIDS atau belum. Klinik ini ada 3 tahapan yang harus dilalui, mulai dari proses konsultasi, kajian psikologis penderita, hingga melakukan tes darah serta melihat hasil. VCT antara lain berada di RSI Dinoyo, RSSA, Puskesmas Kendalsari, RS Kanjuruhan Kepanjen, Puskesmas Sumberpucung, Puskesmas Pujon dan Puskesmas Gondanglegi.

Klinik tersebut melayani secara gratis karena menggunakan dana bantuan dari donatur dan APBN.  terangnya. Kejadian yang mengejutkan pada pemerintah selebum ini terhadap penderita AIDS Pemkot Batu pernah mengusir penduduknya yang menderita Aids. Kebijakan mengusir penderita AIDS serta belum adanya KPA dan VCT ini menunjukkan kepedulian Pemkot Batu terhadap penanggulangan HIV/AIDS masih sangat kurang. Padahal instalasi penanggulangan HIV/AIDS ini sangat penting.Ard   (dD)

Terkait putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang larangan pelaksanaan UN (Ujian Nasional) dinas pendidikan kota Batu pun angkat bicara. Antara penilaian penting dan tidak pentinnya dilaksanakannya Ujian Nasional bagi para siswa yang sedang melakukan prosesi pendidikan terakhir di jenjang Sekolah Dasar, SMP, SMA, SMK, MA. Dan tidak sedikit wali murid yang mengelukan standart kelulusan yang semakin tahun semakin naik yang kebanyakan tingkat pemikiran secara nasional masih kurang.

Kepala dinas pendidikan kota Batu Mistin kepada reporter Tidar Sakti menuturkan soal penghapusan proses ujian nasional di nilai antara perlu dan tidak perlu hal ini sangat beralasan jika UN tersebut di laksanakan dengan Jujur sesuai dengan mekanisme yang jelas maka UN tidak perlu di hapus. Namun jika UN hanya bersifat formalitas hanya untuk kelulusan para siswa lebih baik tidak ada.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan jika keputusan penghapusan UN tersebut final mistin menambahkan sebagai warga Negara yang taat hukum ia juga akan melakukan sesuai dengan ketentuaan yang berlaku. Terlebih lagi jika kedepan keberadaan Ujian nasional lebih meringankan beban kepala sekolah atau guru serta siswa sendiri yang menjalankan proses ujian kelulusan. Ard     (dD)

DPRD Kota Batu terus mempersoalkan Air Bawah Tanah (ABT). Hal itu terkait dengan pembangunan instalasi ABT yang dilakukan beberapa investor di kota ini perizinannya bukan melalui Pemkot Batu melainkan Pemprop Jatim. Wakil Ketua Komisi B, Simon Purwo Ali mengatakan, Pemkot mestinya segera menyiapkan mekanisme pengelolaan lingkungan, termasuk ABT di Kota Batu.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, pariwisata dan ekonomi itu mengingatkan, jika mulai membahas Ranperda tentang pengelolaan lingkungan dan ABT, harus dilakukan kajian yang detail dan lengkap. Simon jga  mengingatkan karena kondisi lingkungan di Kota Batu semakin parah. Terutama konservasi hutan dan pemanfaatan sumber air. Begitu juga dengan pengeboran sumur ABT baru.untuk mengeluarkan ijin ABT perlu ada kajian

Berdasarkan data Bidang ABT Dinas Bina Marga dan Pengairan, saat ini terdapat 133 sumur bor ABT di Kota Batu. Sedangkan pengambilan air di Batu lebih banyak digunakan untuk warga di luar Kota Batu. Saat ini tercatat 650 liter air per detik mengalir ke PDAM Kota Malang setiap harinya. Tidak hanya itu saja, air yang dibeli PDAM Kabupaten Malang sekitar 60 liter per detik. PDAM Kota Batu setiap harinya mengambil air dari sumber di Kota Batu sekitar 150 liter air perdetik. Ard    (dD)

Pengalokasian anggaran APBD 2010 diharapkan lebih menjangkau wilayah pedesaan. Mulai dari infrastruktur desa hingga pengembangan potensi wisata yang ada disetiap desa. Tujuan utama adalah menggerakkan perekonomian dipedesaan. Pemkot Batu sendiri mengajukan RAPBD pada 2010 nanti sebesar Rp 370 miliar.

Walikota Batu, Eddy Rumpoko mengatakan bahwa hingga saat ini masih dilakukan kajian berapa komposisi anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan desa dan pembangunan lainnya. Namun yang jelas pada tahun depan fokus pada pengembangan desa.

Pembangunan di pedesaan ini seperti pembangunan jalan desa, koperasi disetiap desa hingga penerangan jalan desa. Selain itu juga memaksimalkan potensi desa dengan membentuk desa wisata disetiap wilayah yang potensial. Walikota Batu juga menghimbau kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih memprioritaskan programnya pada pembangunan desa. Tujuan utamanya adalah menggerakkan perekonomian dipedesaan Pemkot sendiri sudah mulai memetakan desa berdasarkan klasifikasinya. Ard     (dD)